Latar Belakang

423

LATAR BELAKANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 Salah satu kendala dalam pptsperkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi dalam pemberian perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang masih belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Banyaknya keluhan ketidakpuasan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja aparatur pemerintah. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang dikelurkan, banyaknya persyaratan, sikap aparatur yang kurang responsif, kekurangan sarana penunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik bagi kinerja Pemerintah di daerah maupun pusat.
Kebijakan pengembangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Palangka Raya pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara bekesinambungan. Dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam strategi mendukung kebijakan yang ditetapkan secara nasional.
Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mendukung peningkatan penanaman modal secara terpadu, maka konsep pelayanan difokuskan pada 4 aspek, yaitu :
1. Penguatan kelembagaan;
2. Ketatalaksanaan;
3. Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasarana.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *