Sejarah

485

SEJARAH 

Pembentukan Badan Penanaman Modal Dpemko2an Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya merupakan keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan pelayanan perizinan yang maksimal. Untuk mengintensifikasi pelayanan perizinan melalui Keputusan Walikota Palangka Raya No. 79 Tahun 2001 dibentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T), selanjutnya ditingkatkan menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Perizinan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya melalui Peraturan Walikota (PERWALI) No. 17 Tahun 2005. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan maka pada tanggal 24 Nopember 2006 ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (KPNP) melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya No. 16 Tahun 2006.

KPNP yang selama itu dikepalai oleh pejabat eselon III ditingkatkan lagi kedudukanya dalam struktur pemerintahan Kota Palangka Raya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang pejabat eselon II, sehinggga kedudukannya setara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Seiring program nasional tentang pembentukan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2014, maka melalui PERDA No. 01 Tahun 2015, Pemerintah Kota Palangka Raya merubah nomenklatur BPPT-PM mejadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) kota Palangka Raya, kemudian pada tanggal 15 Desember Tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya  Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Dan  Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) kota Palangka Raya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Palangka Raya, dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *